SEMARANG,RPN – “Beberapa kali Kita dikejutkan aksi – aksi teror yang memporak porandakan kehidupan berbangsa dan bernegara Kita dengan aksi – aksi yang ditampilkannya, antara lain dengan ledakan – ledakan bom seperti pernah terjadi di tanah air kita, yang mengorbankan banyak jiwa melayang.

Apakah budaya bangsa Kita itu dekat budaya yang penuh kesantunan, mengutamakan kebersamaan, saling menghargai sesama seperti yang sering Kita dengar, ataukah budaya Kita itu adalah beringas, senang tawur bersumbu pendek.

Adakah yang salah dengan diri Kita, diri orang lain atau sebenarnya bangsa kita ini memang beringas”, demikian Dra. Oerip Letari D. Santoso, MSi selaku penasehat Lembaga Kebudayaan Nasional Kota (LKN) Kota Semarang dalam acara diskusi rutin Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) Kota Semarang di Rumah Kebangsaan jalan Kyai Saleh 13 Semarang tanggal 11 September 2022.

Menurut Mbak Oeoel, panggilan akrabnya Dra Oerip Letari D Santoso, MSi , ancaman teror atau perilaku beringas tersebut nampaknya hingga kini belum juga menampakkan perubahan baik kualitas maupun kuantitas keberingasannya, dan kaum nasionalis perlu mewaspadainya terlebih saat ini sudah berada di tahun – tahun politik menjelang Pilpres tahun 2024.

Acara yang dihadiri berbagai organisasi kemasyarakatan seperti LKN, Keluarga Besar Marhaenis (KBM) Provinsi Jawa Tengah, Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jateng, kelompok dokter NKRI Sehat Jateng, Formasi, Bogang Kudus, Pusat Kajian Pancasila, seniman dan pemerhati kebudayaan – kesenian itu mengambil tema diskusi Kebudayaan dan Gerakan Radikal di Indonesia dengan nara sumber dokter Widoyono, MPH
Apakah Bangsa Kita itu bangsa yang sangat berperikemanusiaan atau bangsa yang dekat dengan kekerasan ? Dr Agung Sudarmanto, MM, Ketua LKN Kota Semarang yang sekaligus memandu acara diskusi antara lain mengatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah kemanusiaan yang bagus dan juga memiliki sejarah kekerasan.

Baca Juga :  Akabri 89 Dukung Gerakan Ketahanan Pangan dan Bhakti Sosial

“Sejarah Republik Indonesia pernah menunjukkan kesungguhannya mengemban misi kemanusiaan dengan membentuk POPDA (Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang dan APWI) dengan tugas untuk melaksanakan pengangkutan tentara Jepang dan evakuasi APWI (Allied Prisoners of War and Internees) dari daerah kekuasaan RI ke daerah kekuasaan Sekutu. Konon, POPDA mampu mengangkut tentara Jepang yang berjumlah 35.000 orang dan telah diselesaikannya pada tanggal 118 Juni 1946 dan APWI yang berjumlah sekitar 28.000 orang dengan sukses, sementara sejarah kekerasan juga memiliki jejak sejarah yakni sejarah Petrus (Penembak Misterius), penyerbuan secara brutal terhadap kantor DPP PDI pada peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli 1986, tragedi Santra Cruz (Dilli), Nipah (Madura), dan Jengawah (Jember) serta peristiwa 27 Maret 1980”.

“Dengan adanya ladang tumbuh kekerasan di negeri Kita ditambah dengan gerakan radikal yang semakin menampakkan batang hidungnya, masih nyamankan pelaku budaya Kita berekspresi ?”, tanya Agung sebelum dimulai paparan diskusi Kebudayaan dan Gerakan Radikal di Indonesia.

Sejarah gerakan radikalisme hingga saat ini dengan berbagai perangainya dipaparkan secara detail oleh dr. Widoyono, MPH selaku nara sumber utama dalam diskusi tersebut. Naik turunnya dan kamuflase gerakan radikal disinggung dan perlu diwaspadai. “Kita harus melihat gerakan – gerakan itu secara fenomenologis dan perkembangan politik global saat ini. Terdapat gerakan yang selama ini dianggap berbahaya namun sebenarnya hanya mempunyai kekuatan minimal, namun terdapat pula organisasi yang gerakannya halus namun mempunyai hidden agenda yang mengancam keutuhan NKRI”, kata Widoyono.

Diskusi yang membahas tentang kebudayaan dan gerakan radikal itu meluas pada penilaian sikap masyarakat Indonesia terhadap radikalisme dan gerakan – gerakan intoleran lainnya. Beberapa peserta memberi masukan sehubungan dengan maraknya intoreransi yang terjadi di Indonesia, antara lain pemerintah baik pusat maupun daerah, agamawan, kaum nasionalis hendaknya jangan memberikan ruang gerak sedikitpun bagi kaum intoleran menjalankan aksinya.

Baca Juga :  Polri Gelar Lomba Karya Film Pendek, Vlog, Tiktok, Blog, Infografis dan Fotografi

“Pilkada DKI yang brutal dan sangat mencederai demokrasi, politik identitas, masuknya materi – materi intoleran di dalam buku – buku pelajaran sekolah, perilaku Walikota dan wakil Walikota Cilegon yang menolak pembangunan Gereja HKBP, dan masih banyak contoh harusnya Kita sebagai bangsa yang concern pada Pancasila bersuara lantang menyikapi tindakan intoleran itu. Kita lawan radikalisme dan intoleransi sejak dini, jangan beri ruang gerak !!”, kata seorang peserta berapi – api.

Dalam menutup acara diskusi Agung Sudarmanto menjelaskan bahwa Lembaga Kebudayaan Nasional adalah Lembaga Kebudayaan yang berazaskan Marhaenisme, ajaran Soekarno, yang concern terhadap pemberdayaan kebudayaan dan kesenian rakyat marhaen. (Sanki W)

 13 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of