Sumenep,RPN-Baru-baru ini, Kabupaten Sumenep dihebohkan dengan pembentukan tim Terpadu Pengawasan Penertiban dan Perizinan oleh Bupati Sumenep, Ra Achmad Fauzi, S.H, M.H., sebagai langkah dan jawaban atas segala persoalan terkait penertiban berbagai persoalan perizinan yang ada dikabupaten Sumenep.

Namun, langkah Bupati Sumenep tersebut sebagai jawaban terhadap permasalahan terkait penertiban diberbagai persoalan yang dinilai Ilegal dan diapresiasi secara positif, juga menuai kritikan.

Salah satunya datang dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum Forum Rakyat Pembela Keadilan Dan Orang-Orang Tertindas (LBH – FORpKOT),Herman Wahyudi, S.H.,

Herman Wahyudi, SH., menilai, bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari tim terpadu pengawasan dan penertibatan perizinan yang dikomandani mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep yang meliputi bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban, seakan-akan Bupati tengah menunjukkan jika Instansi yang membidangi pengawasan, dan penertiban perizinan di Kabupaten Sumenep ini lemah dan tak bertaji.

“Seandainya instansi atau OPD yang membidangi Perizinan tertib melakukan pengawasan dan Penegak Perda (Satpol-PP) gerak cepat dan dapat mengantisipasi atau menertibkan tambak udang yang belum mengangantongi izin di Kabupaten Sumenep, maka tidak mungkin ada yang namanya tim terpadu pengawasan dan penertiban perizinan ini,” kata Herman Wahyudi, S.H, Juma’t (13 Mei 2022).

Menurutnya, dengan adanya tim terpadu pengawasan dan penertiban perizinan ini disinyalir Bupati sudah tidak mempunyai kepercayaan terhadap OPD terkait khususnya DPMPTSP yang membidangi perizinan dan Satpol PP selaku penegak perda.

“Seharusnya dua OPD ini yang proaktif dan mampu menterjemahkan Visi, Misi dan Perintah Bupati selaku Kepala daerah. Dan dengan adanya tim ini pula dapat menjadi indikator ketidak mampuan OPD terkait dan amburadulnya Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah,” ungkapnya.

Baca Juga :  Wakil Bupati Sidoarjo Serahkan Bantuan Kampung Tangguh

Apalagi tim terpadu pengawasan dan penertiban perizinan tersebut tidak serta merta hanya untuk yang tidak mengantongi izin saja, namun bagi perusahaan yang sudah mendapatkan izin pun tetap akan dilakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban untuk mengukur sejauh mana perusahaan tersebut menjalankan mekanisme izin yang telah dikeluarkan tersebut.

“Andaikan OPD-OPD terkait ini cerdas dan faham akan Visi besar Bupati, dan bahkan sudah pernah disampaikan langsung oleh Bupati soal penertiban tambak udang ini maka pihak-pihak terkait segera proaktif dan mengambil langkah-langkah strategis dan taktis. Sehingga OPD ini berfungsi sesuai dengan tupoksinya,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan Kabupaten Sumenep Moh. Ramli, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa tim yang dipimpinnya tersebut setidaknya mempunya tiga Tugas dan Fungsi(Tusi) utama,
” Tim yang melibatkan berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Teknis yang berada dibawah naungan Pemkab Sumenep ini mempunyai tiga Tusi utama yakni Tugas dan Fungsi di bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban,” terang Ketua Tim penanganan Tambak udang Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, Selasa(10 Mei 2022)

Menurut Ramli, di bidang Pembinaan kita sudah lakukan, di bidang Pengawasan juga kita sudah lakukan, tinggal di bidang Penertiban.
“Penertiban disini tidak serta merta hanya untuk yang tidak mengantongi izin saja, namun bagi perusahaan yang sudah mendapatkan izin pun tetap akan dilakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban untuk mengukur sejauh mana perusahaan tersebut menjalankan mekanisme izin yang telah dikeluarkan tersebut,” bebernya.

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD) di periode sebelumnya ini menyampaikan bahwa pihaknya tersebut tetap akan memfokuskan terhadap perusahaan Tambak udang yang tidak mengantongi izin terlebih dahulu. (Zain)

 14 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of