SUMENEP,Radarpostnasional.com – Ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Rakyat Menggugat(ARM) yang datangnya dari desa matanair, Kecamatan Rubaru, kembali datangi Kantor Bupati Sumenep setelah sebelumnya melakukan beberapa aksi. pada Senin (17 Januari 2022).

Diketahui, aksi kali ini merupakan aksi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya melakukan aksi Rukyah Pemkab pada Senin (10 Januari 2022), dan pada hari Rabu (05 Januari 2022) dengan tuntutan tindak lanjut putusan PTUN dan MA terkait sengketa Pilkades desa matanair pada tahun 2019 lalu.

Aksi kali ini merupakan aksi yang cukup fenomenal, pasalnya selain berorasi, massa juga sempat membentuk persidangan rakyat dengan berpakaian khas sakera lengkap dengan kursi sambil memegang tombak.

Dalam orasinya, massa menuntut agar Bupati Sumenep segera melantik Ahmad Rasidi sebagai Kepala Desa sah didesa Matanair kecamatan Rubaru. Menurutnya hal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Peradilan Tata usaha Negara (PTUN) beberapa waktu lalu.

“Berdasarkan putusan PTUN dinyatakan tidak Sah atau Batal terhadap keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/435.012/2019. tanggal 2 Desember 2019 terkait pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Matanair, kecamatan Rubaru pada Pilkades serentak tahun 2019 lalu,” ungkap Witri, senin (17/1/2022).

Dari pantauan media ini dilapangan, aksi sempat memanas dikarenakan jajaran Pemkab Sumenep tidak kunjung datang menemui massa, sehingga pagar Pemkab Sumenep harus roboh yang diakibatkan saling dorong.

Sampai akhirnya,massa aksi dari Aliansi Rakyat Mengugat di temui oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Moh. Ramli, S.Sos,M.Si dan kabag Hukum Setkab Sumenep, Hizbun Wathan SH, MH, namun para perwakilan massa aksi merasa kecewa atas keterangan Plt DPMD Sumenep.

Moh. Ramli, kepada Mas saksi menyampaikan bahwa saat ini Pemkab Sumenep sedang menunggu surat dari Kementrian Dalam Negeri(Kemendagri) terkait masalah sengketa Pilkades di desa Matanair tersebut.

Baca Juga :  HUT Korem 073/Makutarama Ke-59 Sederhana Dan Penuh Khidmat

“Bupati Sumenep saat ini sedang menunggu surat resmi dari Kemendagri. Insyaallah dalam dua atau tiga hari kedepan surat tersebut sudah sampai disini,” terang Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Moh. Ramli, S.Sos,M.Si.

Akibat dari ketidakpuasan tersebut, massa berdiri dan kembali berorasi.

“Kami tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh Plt DPMD dan Kabag Hukum sekkab Sumenep dikarenakan kami anggap Pemerintah lalai menjalankan putusan PTUN,” tegasnya.

Sementara itu, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, beberapa personel disiagakan dilokasi Unras dengan rincian dari Polri 272, TNI 7 dan Satpol PP 22.
(Zain/Ardi)

 22 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of