JATENG | RPN – Pada awal Juli 2020 pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memasukkan rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan atas UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ke dalam Prolegnas 2020.

Di dalam RUU kejaksaan tersebut terdapat banyak perubahan yang dilakukan untuk mengoptimalisasikan beberapa kewenangan Jaksa Agung dan Jaksa yang tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan hal ini sejalan dengan semangat penyederhanaan legislasi sehingga dengan perubahan ini undang-undang kejaksaan lebih komprehensif dan terpadu. Salah satu perubahan yang terdapat di RUU kejaksaan adalah jaksa diberikan kewenangan untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Kewenangan Jaksa dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan saat ini hanya terbatas pada penyelesaian tindak pidana tertentu.sementara untuk fungsi penyelidikan dan penyidikan secara umum kewenangan tersebut diberikan kepada kepolisian. Dengan diberikannya kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada jaksa melalui RUU kejaksaan.timbul pertanyaan apakah kewenangan penyelidikan dan penyidikan dapat diberikan kepada jaksa tersebut.sesuai hukum atau justru melanggar hukum?

Dasar hukum analisnya adalah 1. UUD 1945,2. UU NO.8 TAHUN 1981 Tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.3. UU No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia.4. UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.Aspek Filosofinya eksistensi kejaksaan adalah sebagai prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan juga sebagai penjaga konstitusi dan hak-hak warga negara serta menjaga kedaulatan negara di bidang penuntutan yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum di Indonesia karena selain berperan sebagai pengendali penanganan perkara (dominuslitis), ucapnya.

Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana pelanggaran HAM berat, Korupsi, pencucian uang, perusakan hutan dan bertindak sebagai pengacara negara baik di dalam maupun di luar pengadilan serta turut menyelenggarakan kegiatan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum, terlebih turut berkontribusi memastikan pembangunan nasional dapat berjalan untuk memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal tersebut mengindikasikan bahwa kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam ranah yudisial.

Baca Juga :  Kepala BNN Kabupaten Waykanan Meninggal Dunia

Khusus penegakan hukum (law applying function) dan keadilan.yang multidimensi meliputi berbagai aspek kehidupan.tidak hanya hukum namun juga sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan ke amanan. Dengan diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada kejaksaan, maka diharapkan dapat menjadi upaya reposisi sekaligus penguatan kelembagaan dan kewenangan untuk menegaskan kembali eksistensi kejaksaan sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi eksekutif yang dilakukan secara merdeka, profesional, berintegritas dan berorientasi pada penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.

Terlebih dalam memastikan tercapainya tujuan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penegakan hukum yang menjunjung tinggi suprermasi hukum dan hak asasi manusia. Secara sosiologis, alasan kewenangan penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada kejaksaan dalam RUU kejaksaan adalah melihat kultur otoritas penyilidik dan penyidik yang saat di berikan kewenangan oleh KUHP yaitu kepolisian,
Sering kali menggunakan kekerasan dan hal-hal di luar prosedur hukum acara dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut sebagaimana telah diingatkan oleh Indriyanto Seno Adji bahwa penggunaan kekerasan dalam penyidikan agar mendapat pengakuan yang diinginkan oleh penyidik telah menjadi budaya.
Selain itu penggunaan kekerasan oleh kepolisian juga digunakan sebagai ajang menjadi ajang bagi anggota polisi untuk menunjukkan relasi kuasanya sehingga timbul tindakan-tindakan arogansi aparat penegak hukum terhadap masyarakat.

Akibatnya korban yang statusnya juga belum menjadi tersangka pun, ketika berada di bawah penguasaan polisi rentan menjadi korban penyiksaan dan tindakan kejam lainnya. Hal ini terlihat dari temuan kontras yang menjadi korban penyiksaan sebagian besar berstatus warga sipil atau setidaknya tersangka tercatat 48 kasus kekerasan aparatur kepolisian sepanjang periode Juni 2019 hingga mei 2020.
Pendapat hukum yang sangat perlu di aspirasi oleh para APH (aparat penegak hukum)
Kepala Kejati Maluku Utara DR.Erril Prima Putra Agoes.SH.MH mengatakan bawa yang sangat penting buat. Dan perlu buat oknum agar ini menjadi inspiratif bahwa hukum mengedepankan hak-hak asasi manusia. ( ADI)

 57 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of