Di Duga ada Oknum Dewan yang main di dalamnya.

KUDUS,RPN – Penggunaan dana aspirasi anggota Dewan kerap diwujudkan melalui pengadaan proyek pembangunan fisik di dapilnya masing-masing. Begitu juga di Kabupaten Kudus.

Ada masyarakat yang mendukung, namun juga tidak sedikit masyarakat yang beranggapan jika proyek aspirasi hanya menjadi ajang ‘bancakan’ dari oknum anggota Dewan yang nakal.

Menanggapi keberadaan proyek aspirasi anggota DPRD Kudus, salah satu LSM Kudus Sururi Mujib menyampaikan pendapatnya,

Bahwa selama ini proyek aspirasi diadakan untuk kepentingan masyarakat maka tergolong bagus. Namun persoalannya muncul jika proyek aspirasi diadakan tanpa melihat kebutuhan masyarakat namun hanya untuk kepentingan pribadi oknum dewan yg nakal dg mengatas namakan masyarakat.

Apalagi jika proyek aspirasi sudah ditentukan sebelumnya, bahkan proses lelang maupun penunjukan langsung atau dg istilah proyek PL, proyek tersebut telah diatur dan diberikan pada kontraktor pilihan oknum anggota dewan yang sdh di kondisikan.

“Proyek aspirasi dewan yang telah ditentukan judul sekaligus kontraktornya, diduga ada transaksional baik janji maupun upeti”, ungkap Sururi saat dikonfirmasi oleh wartawan Radar Post melalui telpon.

Sururi mengungkapkan adanya informasi di masyarakat bahwa proyek aspirasi yang muncul bukan kebutuhan riil masyarakat, justru proyek itu diadakan tidak lain untuk kepentingan oknum anggota dewan itu sendiri.

Bahkan dalam pengerjaan proyek diduga diberikan pada orang-orang terdekat dari oknum anggota Dewan. Baik itu lelang proyek maupun Penunjukan Langsung ( PL )

“Tidak jarang ada sekolah yang masih layak sengaja direhab bahkan dibangun pagarnya. Bahkan pagar baru dibbuat dg anggaran tdk sedikit sengaja di bongkar diganti bangunan gedung..jelas ini pemborosan keuangan negara dan tdk ada perencanaan yg matang terkesan di paksakan. Ada pula jalan yang masih bagus malah dibeton,” terangnya.

Baca Juga :  Serah Terima SK Pengurus DPED Sumenep Periode Ta.2020 - 2025 Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia ( LPKP2HI )

Pihaknya berharap dewan memiliki kesadaran moral dalam menjalankan amanat rakyat. Proyek aspirasi harus berdasarkan prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.

Terhadap perilaku menyimpang oknum anggota dewa yang nakal, dia meminta pihak eksekutif berani menolak dan harus tegas tdk mau menjalankan jika proyek yang tidak berdasarkan prioritas kepentingan rakyat.

Pihak eksekutif harus berani menolak kontraktor nakal yang suka ngijon proyek. Oknum dewan yang menyalahgunakan anggaran aspirasi dan pekerjaan yang asal asalan.

Sururi Mujib menambahkan dalam keterangannya bahwa permasalah ini sudah pernah di laporkan ke kantor Kejaksaan Negeri Kudus pada Bulan Januari 2019, dan sampai saat ini pun blm ada teaksinyanya, dalam arti hanya jalan di tempat. ( Ghozali. SH )

 10 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of