Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL adalah proses pendaftaran Tanah pertama kali. Dilansir dari. Kementerian komunikasi dan informatika RI. Program PTSL dilakukan serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek pendaftaran Tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan Atau yang serentak dengan itu.

Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL.

Mentri ATR/Kepala BPN Djalil berharap program PTSL dapat mewujudkan pembangunan yang nyata bagi Indonesia.dan memastikan penerima Sertifikat tepat sasaran sehingga masyarakat dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik”. Lanjut Sofyan

Keputusan SKB 3 Mentri Nomor 25 tahun 2017. Ketiga Mentri tersebut adalah Mentri ATR.Mentri dalam negri.dan menteri Desa.Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi.

Untuk katagori pembuatan sertifikat di wilayah pulau Jawa hanya sebesar Rp 150.000 ribu tapi diwilayah kelurahan kudu kecamatan Genuk Semarang. Di tarik pembuatan sertifikat sebesar. Rp 2 000.000 (Dua juta) Bahkan ada yang ditarik Dengan angka yang sangat fantastis Rp 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus rupiah) oleh oknum panitia (KS) selaku oknum kelurahan yang menjabat sebagai Mudin (Kaur Kesra) tersebut sungguh tidak patut di contoh. Yang seharusnya menjadi contoh masyarakat banyak malah mengadakan pembodohan terhadap lingkungan masyarakat.

Patut di duga oknum Mudin tersebut melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat di kelurahan kudu kecamatan Genuk Semarang.

Hukuman pidana bagi pelaku PUNGLI bisa dijerat dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan pidana korupsi. Khususnya pasal 12 E dengan ancaman hukumannya penjara minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara pelaku PUNGLI juga bisa dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan penjara.

Di tempat kerja lurah saat awak media pernah konfirmasi soal adanya sertifikat massal prona tersebut. Mengatakan bahwa saya tidak tau soal prona tersebut semua di tangani sama bpk (KS) sebagai panitia tersebut.ungkapnya

Baca Juga :  Bansos BPNT Diduga Dimanipulasi Dinas Terkait dan Suplayer untuk Mencari Keuntungan

Saat ditemui di rumahnya ketua program sertifikat massal (KS) 1. Tersebut mengatakan bahwa dana tersebut dibuat pengurusan surat-surat tanah. Ungkapnya

Bersambung. Adi

 40 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of