Medan,RPN – Pada tanggal 23/09/2020 pada pukul 11:30 team radarpostnasional berkunjung ke SMAN 6 medan. Di saat team radarpostnasional menjumpai satpam, di katakan kepala sekolah Erlinda tidak ada di ruangan.

Team radarpostnasional penasaran, menanyakan sesorang di dalam sekolah, apakah ada kepala sekolah di ruangan, di beritahu bahwa kepala sekolah ada di ruangan. Jadi team radarpostnasional menyampaikan ke satpam bahwa ingin melihat keruangan kepala sekolah, di karenakan adanya kebohongan.

Nampak Besaran SPP perbulan para siswa

Pihak satpam mengatakan tidak ada di ruangan, jadi satpam mengarahkan ke humas. Di saat bertemu dengan humas, team radarpostnasional mengatakan ada yang perlu mau di pertanyakan terhadap kepala sekolah. Kalau ibu bisa menjawab pertanyaan saya tidak masalah.

Team radarpostnasional langsung melontarkan pertanyaan terkait penggunaan anggaran dana bos di komponen pengelolaan sekolah pada tahun 2019 Dengan anggaran Rp. 342.025.950 pertahun apa saja yang di laksanakan. Humas tidak bisa menjawab, lalu di arahin ke TU (tata usaha).

Tiba sampai di ruangan TU, bagian TU nya menjelaskan harus ada surat dari KADIS atau Cabdis untuk memeriksa atau mengetahui penggunaan anggaran dana bos, karena itu yang di sampaikan ke kita, ungkap TU.

Team radarpost menyampaikan bahwa tidak ada surat dari kadis atau capdis ke kita, karena kita bukan naungan kadis atau cabdis. surat yang di keluarkan itu dari perusahaan media sendiri, karena media di bawah naungan perusahaan sendiri. Disini bodohnya kepala sekolah tidak bisa membedakan yang mana di bawah naungan dinas dan yang mana di bawah naungan perusahaan.

Dan juga kadis atau capdis, baik siapapun tidak berhak melarang media untuk konfirmasi terkait anggaran uang negara. lain lagi SPP yang mencapai 200.000 rupiah. Di kertas tersebut tertulis bahwa sumbangan, di cek tulisan paling bawah bahwa tertulis ” di mohon spp di lunasi selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan”.

Baca Juga :  Pengelolaan Pamsimas desa Sidorejo Demak Diduga Di Buat Ajang Memperkaya diri

Disini dinyatakan bahwa murid wajib membayar spp, paling lama tanggal 10 setiap bulan dengan jumlah Rp. 200.000,- perbulan. Siswa berkisaran 600 di kali 200.000= 120 juta perbulan jikalau semua bayar. Jikalau hitungan kotor 150 ribu di kali 500 siswa yang bayar= 75 juta perbulan di kali 12 bulan= 900 juta -+ dapat selama satu tahun. Di tambah anggaran dana bos yang mencapai 700 jutaan= 1.6 milliar minimal dapat selama setahun dengan murid hanya 600an. Untuk sumbangan seharusnya tidak ada paksaan, dan harus mengikuti aturan pemerintah.

Dan yang kejamnya “Orang tua murid hanya tukang cuci kain tetap membayar 200.000. komite dan kepala sekolah yang sangat keji, tidak punya hati nurani. Hanya memikirkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri, tidak melihat di sekitarnya, semua rata yang mampu dan tidak mampu membayar SPP Rp. 200.000.”

Kepala sekolah di duga kuat melakukan korupsi hingga takut atau menghindar untuk di konfirmasi. Pers itu bukan untuk di hindari, tapi di hadapi. Adapun pertanyaan dari pers terkait anggaran negara itu harus di jawab. Karena Pers berhak mempertanyakan atau konfirmasi pengguanaan anggaran pemerintah baik dalam jenis apapun.

Itu semua telah di atur di Undang-undang Pers dan masuk di dalam pasal 14 keterbukaan informasi publik. Tanpa adanya pasal tersebut atau tanpa adanya pers atau kontrol sosial, maka pihak terkait yang melaksanakan penggunaan anggaran pemerintah akan bebas untuk korupsi.

J. Tampubolon

 95 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of