Deli Serdang,RPN – Pada pukul 09:30 team radarpostnasional berkunjung ke SMAN 1 Pancur Batu, Bermaksud ingin bersilahturahmi. Di saat sampai di sekolah, kepala sekolah tidak ada di sekolah, karena ada urusan di luar. Team radarpostnasional menelpon kepala sekolah Bapak Joni siregar untuk menyampaikan bahwa team telah di sekolah ingin bertemu dengan bapak.

Percakapan antara kepala sekolah dengan pers
Joni: “Ngapain datang ke sekolah”
Pers: ingin berkunjung untuk silahturahmi pak,
Joni: gak perlu silahturahmi
Pers: ya uda kita konfirmasi aja pak
Joni: apa yg mau di konfirmasi
Pers: konfirmasinya di ruangan pak di sekolah
Joni: tidak perlu konfirmasi, “monyet kau, binatang kau”.

Tujuan team radarpostnasional ingin silahturahmi dan konfirmasi terkait penggunaan anggaran dana bos tahun 2019. Di pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah pada tahun 2019 tw 1 aja Rp. 56.365.000 di lihat saja sekolah tersebut tidak ada perawatan di sekolah, karena ruangan tersebut seperti itu saja bertahun-tahun, tidak pernah di cat kurang lebih 1-2 tahun, kusam, dan juga yang ingin di konfirmasi terkait pengelolaan sekolah Rp. 378.515.550 selama satu tahun dan pembelian alat multi media Rp. 140.650.000. Kepala sekolah tidak mau di konfirmasi malah kepala sekolah pak joni memcaci maki pers mengatakan “monyet kau, binatang kau”. Pers itu bukan monyet dan binatang.

Radarpostnasional akan melaporkan tentang Undang-undang pers, barang siapa yang menghalang-halangi media akan kena pidana 5 tahun, dan kena denda 500 juta. Masuk di pasal 14 keterbukaan informasi publik, tanpa adanya keterbukaan tersebut, maka kepala sekolah di duga kuat melakukan tindak pidana korupsi Undang-undang No 30 tahun 2008.

Dan Team Radarpost akan segera membuat LP ( Laporan pengaduan ) terkait Undang-undang ITE
tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang,”

Baca Juga :  Perhatian Agus Andrianto pada Bocah 6 Tahun yang Mengalami Disabilitas Sejak Lahir

Pasal 27 ayat 3 UU ITE memang menyebut bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Ketentuan ini masuk kepada delik aduan dan mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.

J. Tampubolon

 104 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of