Medan,RPN – Pada pukul 09:40 pada hari kamis tanggal 10-09-2020 team radarpostnasional berkunjung ke sekolah SMK N 3 medan Maraguna nasution Ingin silahturahmi dan konfirmasi.

Tiba di sekolah, team radarpost nasional di suruh menunggu hingga 30 menit di karenakan kepala sekolah rapat, setelah 30 menit Niki sebagai bendahara menghampiri team radarpost di ajak ke ruangan, ternyata tiba di ruangan team radarpost di arahkan ke ruangan wakil kepala sekolah.

j. Tampubolon mempertanyakan dimana kepala sekolah.? Kepala sekolah pergi terapi di karenakan kepala sekolah sakit, ungkap wakil kepala sekolah, Di saat team radarpost keluar ingin melihat di ruangan kepala sekolah, ternyata kepala sekolah Maraguna nasution ada di ruangannya.

Tiba bertemu dengan kepala sekolah, bapak maraguna nasution memberikan alasan sakit struk, ternyata di lihat sehat. Sungguh perlakuan yang tidak terpuji. Mungkin sudah sering di lakukan seperti ini, membola-bola media.

Team radarpostnasional penasaran atas perbuatan kepala sekolah, Di saat keluar dari ruangan kepala sekolah, ternyata di ruangan belakang sekolah sangat hancur, tidak ada perawatan, seng bolong, kaca pecah, asbes bolong, AC rusak.

Dana bos mencapai kurang lebih Rp. 1,5 milliar, dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasana sekolah di duga kuat di korupsikan triwulan 1 aja mencapai Rp. 45.691.425, dan juga di duga kuat di korupsikan terkait kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler triwulan I-II mencapai Rp. 427.517.950, Lain lagi dengan pengutipan spp dan juga di duga kuat timpang tindih dengan kegiatan ekstrakurikuler. Team radarpostnasional akan segera melaporkan kepala sekolah Maraguna nasution.

Karena Uang dana bos itu adalah uang negara dari pajak masyarakat di kembalikan ke masyarakat. Jangankan Media, Lsm, masyarakat pun berhak mengetahui penggunaan anggaran pemerintah.

Baca Juga :  Polres Magelang Tangkap 3 Tersangka Penjual Obat Mercon Tanpa Ijin, 1 Orang Ternyata Residivis Kasus Serupa

Pihak terkait siapapun orangnya yang menggunakan anggaran pemerintah, harus terbuka, transparan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi masuk pada pasal 14 keterbukaan informasi publik, tanpa adanya pasal tersebut maka pihak terkait berleluasa melakukan korupsi, tercantum pada undang-undang no 30 tahun 2008 tindak pidana korupsi.

Red/J.tampubolon

 95 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of