Tapanuli Selatan,RPN – Kepala desa bapak redikson panggabean S.H telah memberikan contoh yang tidak baik, dan di dukung oleh CAMAT angkola atas perbuatan tidak terhormat memberhentikan aparat desa yakni sekretaris desa dan kasi pelayanan, dan tidak membayar honor mereka dari februari tahun 2020 hingga juni 2020, sampai agustus 2020.

Pada tanggal 24 juni 2020 team radarpost menerima laporan bahwa sekretaris desa dan kasi pelayanan desa di berhentikan dengan alasan ” melebihi umur, dan sudah kesepakatan dari camat dan bupati ujar kepala desa dan camat”. “sedangkan umur beliau tidak melebihi umur, dan juga tidak menerima surat putusan dari bupati tapanuli selatan dan di serahkan ke camat dan di berikan kepada yang di berhentikan” ujar bapak kennedi pakpahan selaku sekretaris desa.

Hal itu melanggar ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 atau yang diubah menjadi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan tertangkap tangan dan ditahan dan melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Baca Juga :  Sekretaris Dinas Perhubungan Tapsel Melakukan Pembohongan Publik

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7 Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.

Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.

Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Dari peraturan tersebut tidak ada pelanggaran yang di lakukan sekretaris desa dan kasi pelayanan. Untuk pemberhentian atau pemecatan, harus sesuai dengan Undang-undang desa dan Undang-undang permendagri no 83 tahun 2015. Kepala desa dan camat bukan jadi raja yang sesuka hati memberhentikan siapa saja. Semua harus dengan prosedur dan peraturan.

Penulis J. Tampubolon

 102 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of