BANGKALAN,RPN – Diduga menjadi sarang mafia, ratusan Mahasiswa PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Bangkalan  akhirnya gruduk dinas pendidikan Kabupaten Bangkalan  para aktivis mahasiswa ini geram dan mereka mulai turun ke jalan.

Aksi ini dilakaukan oleh mahasiswa  dengan  menggelar demonstrasi ke Kantor Dinas Pendidikan Bangkalan dan DPRD Bangkalan, Senin (27/7/2020). Para aktivis PMII itu mempersoalkan kesemrawutan dunia pendidikan, terkhusus realisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dinilai tak tepat sasaran dan banyak terealisasi kepada penerima yang mampu.

Korlap Aksi Imam Syafi’i, mengatakan, keterbukaan informasi di Dinas Pendidikan Bangkalan main petak umpet. Ketika ditanya realisasi Program Indonesia Pintar (PIP) tak ada yang bisa menjelaskan secara terbuka. Sehingga terkesan menjadi ladang meraup keuntungan. “

Seperti ada mafia pendidikan di balik program pendidikan yang dilakukan oleh oknum tertentu,” teriak Imam Syafi’i di depan kantor Dinas Pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bangkalan tergolong rendah. Berada di posisi kedua dari bawah se-Jawa timur.

Tak hanya itu, di tahun 2018-2019 terdapat beberapa gedung sekolah yang ambruk. Hingga kini masih belum tersentuh untuk diperbaiki. Tidak lama kemudian para pendemo ditemui Kepala Disdik Bangkalan Bambang Budi Mustika. Kepada para aktivis, dirinya mengakui dana PIP di pedesaan sulit diberikan kepada satu per-satu warga penerima.

Bambang berdalih, hal itu dikarenakan banyak warga yang belum ter-cover bantuan tersebut. Sebagai solusi, bantuan diberikan melalui tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan dan kepala sekolah agar dibagi secara merata. “Saya sudah tegaskan untuk tidak bermain dengan PIP yang diperuntukkan untuk orang miskin”.

Surat tertulisnya ada. Kalau mau dibagi rata, setiap penerima harus setuju dengan ditandai dengan tanda tangan seluruh penerima tanpa terkecuali,” jelas Bambang di hadapan aktivis mahasiswa.

Baca Juga :  Kodim 0829 Bangkalan Bagikan Masker Pada Masyarakat

Namun, surat tersebut diakui Bambang baru diberlakukan di tahun 2020. Sedangkan amburadul penerimaan PIP diungkit oleh peserta aksi demo adalah permasalahan PIP di tahun 2018. “Itu saya belum menjabat, dan saya tidak tahu permasalahan itu ,elaknya,  Sambil menegaskan Tolong, kalau mau cari kesalahan saya, ya jangan seperti itu. Mari ke depannya kita awasi pendidikan di Bangkalan,” elaknya.  

Wie

 34 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of