Waykanan,RPN – DPRD Waykanan Rabu (29/7) menggelar rapat paripurna penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD TA 2019. Rapat dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD setempat.

Dalam kesempatan itu Bupati Waykanan Raden Adipati Surya menerangkan, pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Waykanan menerima total pendapatan daerah sebesar Rp1,39 triliun dan melakukan belanja dan transfer sebesar Rp1,40 triliun, pembiayaan netto sebesar minus Rp5,43 miliar, sedangkan SILPA akhir tahun 2019 adalah minus Rp7,65 miliar.

“Kemudian pada neraca per 31 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Waykanan memiliki total aset sebesar Rp2,52 triliun, kewajiban sebesar Rp153 miliar dan ekuitas sebesar Rp2,37 triliun,” kata Adipati.

“Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini penting, karena merupakan bagian dari proses dan kegiatan yang harus kita laksanakan dalam rangka tertib pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntable. Informasi keuangan yang dimuat dalam Perda pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD ini adalah salah satu dokumen yang harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI”. Tambahnya.

Perlu diketahui. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dengan disetujui untuk ditetapkannya Raperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ini, maka selanjutnya Raperda tersebut akan kami sampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi, baru kemudian dapat kita tetapkan menjadi Peraturan Daerah, oleh karena itu masukan saran dan rekomendasi atas Raperda LPJ Tahun Anggaran 2019 ini akan menjadi perhatian kami, sehingga kedepan akan menjadi lebih baik lagi, dan atas semua itu kami ucapkan terima kasih.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 telah kami susun laporan pelaksanaannya secara komprehensip di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Lampung, sebagaimana kita ketahui bersama opininya adalah WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP), dan Alhamdulillah syukur ini merupakan kesepuluh kalinya secara berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan memperoleh Opini tertinggi dari BPK RI.

Baca Juga :  Ir Mulyadi Irsan PJs Bupati Way kanan Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama BNI

Candra

 24 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of