Jombang,RPN – LMDH Sumber Makmur, Desa Sumberaji. Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, yang ketua LMDH nya dipimpin oleh (Bapak Dedy) Red. Pada hari Jumat (13/3/2020) telah menerima dana sharing produksi kayu dari KPH Jombang sebesar Rp 36 032 790, selang beberapa hari kemudian pada bulan yang sama.

Pada hari Kamis (19/3/2020). KPH Jombang menyerahkan dana agroforestri Tebu sebesar Rp 93 679 396, jadi jumlah uang yang masuk dari KPH Jombang pada bulan 3 tahun 2020, terhitung Rp 129 712 186. ADM/KKPH Bedy Taviffudin menyerahkan uang secara simbolis kepada ketua LMDH Sumber Makmur, penyerahan tersebut di laksanakan di Kantor Perhutani Jombang.

Bedi Tafivudin selaku ADM KKPH Jombang menjelaskan,”dengan diserahkanya dana sharing tersebut kepada lembaga masyarakat desa hutan (LMDH). agar dana yang sudah diterima oleh lembaga masyarakat desa hutan ( LMDH) betul – betul bermanfaat dan dapat menguatkan kelembagaan, melalui usaha Produktif yang berkelanjutan,”tuturnya.

Lanjut Bedy, pemberian sharing produksi kayu, non kayu, dan diserahkan pula dana agroforestri ini adalah merupakan wujud tanggung jawab perhutani dalam bingkai, kerjasama pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) dengan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH),”pungkasnya.

Beberapa Anggota Pokja LMDH Desa Sumberaji Saat di konfirmasi oleh awak media terkait adanya penerimaan uang tersebut menuturkan,”tidak satupun anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) wilayah Desa Sumberaji,yang tau kalau lembaga ada dana yang masuk sebanyak itu.

Pokja memang pernah di kumpulkan akan tetapi tidak menjelaskan berapa uang yang masuk di lembaga pada bulan mei .yang di jelaskan cuman sharing hasil produksi kayu di belikan sapi dua dan setiap pokjanya di kasih uang Rp 500 000 dari KTM sebagai uang keamanan tebu (Agroforestri) itupun nominalnya tidak di jelaskan,”tutur, beberapa Pokja .

Baca Juga :  Buruknya Penggunaan Dana Bos, Kepala sekolah SMKN 1 Natal Terancam di laporkan

Lanjut, Dari beberapa anggota Pokja berharap,” kalo memang uang ini ada supaya bisa di kelola tiap pokjanya sebagai usaha produktif yang berkelanjutan untuk meningkatkan hasil produksi petani diwilayah hutan sekaligus menjaga kelestarian hutan.Tanpa adanya kejelasan yang jelas antara ketua LMDH dengan anggotanya. Banyak anggota yang nggak tahu sama sekali, sedangkan lembaga yang dibentuk selama ini telah mendapatkan anggaran dari beberapa sumber. Yang nilainya sangat besar. 3 bulan sudah berjalan, kenapa hal ini belum di sampaikan, Yang jelas ke lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) lembaga inj dibentuk oleh anggota bukan untuk kesejahteraan para pengurusnya, akan tetapi untuk meningkatkan.
Ekonomi Masyarakat di sekitar hutan,”ujarnya

Salah satu anggota Pokja LMDH menegaskan,”Apabila hal ini tidak segera dimusyawarahkan .Jangan sampai anggota menanyakan haknya. Sesuai AD/ART yang telah dibuat dan disepakati oleh semua anggota. Pertanggung jawaban hukum pastinya akan di lakukan. kalau uangnya di habiskan .pastinya akan banyak anggota yang akan menutut haknya . Yang dilakukan pimpinan LMDH Ini sangat tidak benar klo uang yang masuk ke Lembaga tidak jelas administrasi dan penggunaannya pertanggung jawaban pasti dilakukan kalau uangnya di habiskan. jelas penggelapan . Yang ada didalam KUHP Pasal 372
1 Barang siapa (ada pelaku);
2 Dengan sengaja dan melawan hukum;
3 Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4 Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bisa juga penggelapan dalam pemberatan Pasal 374
karena dilakukan dengan cara menyalah gunakan jabatan. Ada beberapa anggota yang di belakangnya para aktifis , yang akan membantu pelaporan serta mendampingi para anggota untuk lakukan upaya hukum. Sampai selesai. Demikian penyampaian beberapa anggota kelompok ke awak media. Kebijakan untuk mengalokasikan anggaran harus berdasarkan hasil ,musyawarah mufakat anggota,”tegasnya.

Baca Juga :  Aniaya Santri, Pengasuh Ponpes di Amankan Polres Demak

(Tim/Red)

 87 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of