Tuban, RPN – Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban , Komisi IV DPRD Tuban menggelar rapat kerja atau Hearing dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban hadir dalam rapat tersebut pimpinan BNI Tuban, perwakilan suplier, agen, koordinator bantuan sosial pangan, TKSK, Kapala Desa, BUMD, dan Penerimaan Keluarga Manfaat (PKM) dari program serta Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Tuban , dengan materi rapat “Kualitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tetap menggunakan prosedur kesehatan yaitu Wajib menggunakan masker.pada Selasa.(09/06/2020).

Kegiatan itu buntut dari munculnya aduan masyarakat terkait adanya beras kurang layak konsumsi dalam program pemerintah pusat itu.

Di Kabupaten Tuban , Penerima program BPNT berjumlah 104 ribu KPM. Bantuan itu disalurkan melalui rekening atau kartu sembako dengan nilai bantuan yang diterima sebesar Rp 200 ribu per bulan.

Dengan bantuan uang tersebut, penerima manfaat bisa belanja kebutuhan bahan pokok ke e-warung atau agen yang telah ditunjuk. Dengan paket yang telah ditentukan yakni berupa beras, telur, daging ayam, tahu dan tempe.

Pelaksanaan hearing dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tuban HM. Miyadi.S.Ag.MM dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Tuban , Muhammad Ilmi Zada, dan Ketua Komisi IV DPRD Tuban,Hj.Tri Astuti , sejumlah anggota dewan.

“Kita minta semua menggunakan pedoman umum pelaksanaan BPNT tahun 2020 agar bantuan sesuai aturan yang berlaku.” kata Hj. Tri Astuti Ketua Komisi IV DPRD Tuban.

Kepala Desa Socorejo Kecamatan Jenu Tuban dan  Kepala Desa Prunggahan Wetan Kecamatan Semanding Tuban Mewakili 311 Kades Se Kabupaten Tuban dalam kesempatan hearing itu menyampaikan 3 Hal Untuk Bisa ditindaklanjuti,
1.Meminta Kualitas Beras dan Komoditas Lain yang ada Dalam Program BPNT ini Betul Betul Dijaga.

  1. Terkait Dengan Update Data Kemiskinan yang di Update oleh Pemerintah Desa dan dikirim ke Dinas Sosial , agar betul-betul dijalankan, harapannya program ini akan Tepat Sasaran.
  2. Agar BUMDesa di libatkan Kembali dalam Penyaluran Program BPNT , supaya tujuan dari Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui BUMDES ini bisa terwujud,”ujarnya.
Baca Juga :  Bansos Covid-19 Provinsi Dibagikan di Ronggur Nihuta dan Simanindo

Suasana hearing berjalan dengan tertib dan sejumlah perwakilan undangan yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan BPNT di hadapan wakil rakyat. Kegiatan itu berjalan lancar hingga acara selesai.

(ynt/ts)

 7 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of