Lamongan, RPN – Kades Ngayung Bicara dengan nada keras serta tidak kooperatifnya ketika ditanya media terkait terima dana anggaran HIPPA dari Balai Besar Wilayah Sungai ( BBWS) Bengawan solo akan tetaapi ogah ditanya oleh awak media dan LSM, akan tetapi malah naik pitam.

Sungguh Kepala Desa macam apa tidak patut untuk ditiru, terkait diduganya peran serta kades Ngayung selaku pembawa anggaran telah mengkorupsi sebagian dari anggaran tersebut sebesar Rp 195.000.000.

Tepatnya 3 Juni 2020 Tim dari media Radar Post Nasional dan LSM mendatangi lokasi penggarapan Saluran Irigasi yang berada di Desa ngayung Kecamatan Sekaran bertemu langsung dengan Sup ( Nama Inisial ) Kepala Desa Ngayung, ketika kades ditanya siapa ketua Hippa Desa Ngayung, kades menjawab Mutib alias Mubin LSM El sab, terus dari media jawab itu yang membawa anggaran Hippa untuk desa.

Sikap yang terduga ternyata (Sup) kades berjalan mondar mandir sambil metheng kelek (Bahasa Jawa) di atas lokasi Pengerjaan saluran irigasi, juga tidak bersedia menjawab ketika diwawancarai, sampai kedua kali ditanya siapa ketua hippa Desa Ngayung tetap oknum kades malah menunjukkan anggota Hippa yang kebetulan pulang mencari rumput untuk pakan ternaknya.

Dan saat ditanya sambil senyam senyum seolah Ngabalin petinggi ngayung, nah ada apa petinggi ngayung tidak bisa memberi jawaban kepada awak media Radar Post Nasional? Seharusnya kades ngayung sebagai penanggung jawab pelaksanaan proyek HIPPA tapi dalam konteks secara keseluruhan penyelenggaraan dikerjakan oleh Kepala desa, mengacu lembaga Hippa desa yang sudah bernotaris terbentuk badan hukum ada aturannya nya tentu saja juga pelaksanaan program BBWS di ngayung sudah menyalahi undang undang dan bisa terjerat oleh hukum, karena kades ngayung Kecamatan Sekaran sudah menyalahi peraturan sebagai kades yang ikut campur dan terjun langsung di proyek HIPPA.

Baca Juga :  Pengerjaan Saluran Irigasi HIPPA Randu Agung Randubener

Dalam Proyek HIPPA Lainnya wilayah Lamongan kebanyakan dari Ketua HIPPA bahkan awak media yang menjumpai ketua hippa langsung menjawab semuanya dikerjakan oleh kades, HIPPA tidak difungsikan hanya sebatas formalitas saja, kejadian semacam ini, membuat masyarakat menyimpulkan proyek BBWS sebagai ajang lahan korupsi baru kepala desa, padahal anggaran yang semestinya sudah ada dikerjakan oleh kades seperti ADD, dana desa dan sebagainya.

(pamko)

 15 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of