Surabaya,RPN – Beredarnya kasus sengketa Tanah di di Gunung Anyar tambak Surabaya Jawa timur benerapa waktu yang lalu sedikit menyita perhatian masyarakat.

Kasus ini berawal dengan adanya tiga orang bekerjasama untuk membeli Tanah yang berada di Gunung Anyar Tambak Surabaya milik dari H Iksan sang pemilik Tanah, berjalannya waktu ketiga orang pembeli ini ada yang berprofesi sebagai seorang onggota TNI AD serta dua orang sipil dimana ketiga pembeli ini bekerja sama, ditengah perjalanan ada narasi bahwa Tanah yang dibeli dari H Iksan ada yang mengaku bahwa Tanah tersebut miliknya dengan membawa bukti sertifikat, sedangkan petok asli masih dipegang oleh orang yang kerjasama tadi

Ini menimbulkan pertanyaan besar Mana mungkin petok asli masih ada wujudnya tetapi sertifikat tanah sudah berada di orang lain, dimana pertanggung jawaban kelurahan? sampai sekarang kedua belah pihak masih bersengketa serta saling melaporkan.

Padahal beberapa tahun yang lalu kasus ini pernah dilaporkan ke Denpom Jakarta dan menghasilkan putusan nomor kep122/1/2019 keputusan panglima TNI nomor kep/6/× /2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang nama tempat kedudukan daerah hukum jajaran peradilan militer.

Peraturan Kasad no perkara/15/¥||/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang penunjukan perwira penyerahan perkara dilingkungan TNI AD. Memperhatikan Surat kaotmiil nomor R/425×||/2008 tanggal 27 Desember 2018 dimana dengan putusan menghentikan penyidikan.

Namun apabila dikemudian Hari ada bukti bahwa dalam proses jual beli tanah yang dilakukan tersangka terdapat perbuatan pidana yang diyatakan dalam putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap maka proses hukum dapat dibuka kembali.

Tertulis jelas dibuat oleh panglima tertiinggi di AD dan Kasad. Ada apa kasus ini dibuka kembali padahal yang melaporkan perkara ini orang sipil? Serta diduga pula bukan pemilik sah atas hak Tanah tersebut, Menurut Keterangan H Iksan pelapor ini cukup berani mencatut nama Pangdam V Brawijaya dan Komandan Polisi Militer seperti yang terekam jelas di vidio perkara itu.

Baca Juga :  Gereja Betani Bersama Pemuda Panca Marga Laksanakan Penyemprotan Disinfektan

” Seorang anggota TNI Tampa memiliki kepemilikan yang sah serta Tanpa memperhatikan putusan panglima TNI dan Kasad tidak sepatutnya melanggar putusan tersebut, kami berharap kepada Kodam V Brawijaya melihat kasus ini serta seyogyanya putusan panglima harus dijalankan supaya masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan”. Ungkap Terlapor.

Info terakhir rencananya akan ada langkah hukum perdata, pidana yang diambil, melalui kuasa hukumnya juga menyurati panglima TNI dan Kasad di Jakarta.

Sopyan

 61 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of