SUMENEP, RPN – Peran Camat dalam pendistribusian Bantuan Sosial (bansos) di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep disorot oleh Masalembu Development Watch (MDW). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pengawasan pembangunan ini menilai bahwa Camat harus berperan dalam urusan Bansos.

” harusnya camat lah yang mengkoordinasi lintas sektor dalam urusan bansos itu, kami desak itu”, ujar Didi Achmadi, koordinator MDW saat diwawancarai (kamis 14/05/2015).

Ironisnya, menurut Didi Achmadi, saat ini camat justru tidak ada diwilayahnya. Sehingga ketika ada persoalan yang muncul dimasyarakat seperti dugaan salah sasaran dan rumitnya sinkronisasi Data, dapat langsung dikoordinasikan. “masalahnya pak camat justru tidak ada (dimasalembu), kan repot”, terang Didi Achmadi lagi.

Masih menurut Didi Achmadi, camat sebagai representasi Pemerintah Kabupaten, sejatinya memiliki fungsi stratgis. Terutama dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Camat harusnya memerankan fungsi penilaian awal apakah Calon Penerima BLT itu sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. “sebelum usulan penerima (BLT-DD) itu disampaikan ke Bupati untuk pengesahan, harusnya camat meneliti betul apakah sudah tepat dan benar”, jelas Aktifis jebolan UAD Jogjakarta ini.

Dikonfirmasi secara terpisah, Camat Masalembu, Heru Cahyono, belum dapat dihubungi. Nomor Telepon selulernya yang diperoleh dari salah seorang Aktifis LSM yang dikenal sering berkomunikasi dengan Camat Masalembu tidak aktif. Hingga berita ini dinaikkan belum ada konfirmasi atau jawaban dari yang bersangkutan.

(Dy/zain)

 25 total views,  1 views today

Baca Juga :  Guna Antisipasi dan Mencegah terhadap Merebaknya Wabah Covid-19, Disdik Sumenep bagi-bagi Masker Gratis kepada Warga Sumenep

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of