Jombang,RPN – Pemerintah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, gelar Musrenbang RKPD secara online. Biasanya dilakukan dengan pertemuan tatap muka, kali ini, Bupati memaparkan melalui HP atau layar komputer di ruang Media Center Pemkab Jombang, Senin (6/4/2020).

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dalam pemaparannya menyampaikan, Dengan adanya penetapan status wabah virus Corona di Kabupaten Jombang yang berlaku sejak tanggal 23 Maret sampai 29 Maret 2020, saya atas nama pemerintah Kabupaten Jombang mengucapkan terimakasih kepada segenap hadirin atas kesediaannya untuk mengikuti Musrenbang ini secara online.

“Musrenbang RKPD merupakan salah satu rangkaian dari proses dan tahapan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2021. Sebagai bagian dari rangkaian dan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang telah dilaksanakan ditingkat Desa, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah maupun Forum Gabungan Perangkat Daerah.

“Saya berharap, meski kita berada dalam situasi Covid-19, namun substansi semangat inovasi kita dalam proses pembahasan Musrenbang harus lebih baik, sehingga bisa menghasilkan rencana kerja Pembangunan Daerah RKPD tahun 2021 yang lebih baik dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten jombang secara lurus.

“Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang Faktor resiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan oleh karenanya Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

“Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada tanggal 31 Maret 2020, memberlakukan pembatasan Sosial berskala besar. Sesuai undang-undang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pembatasan ditetapkan oleh menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan kepala gugus depan nasional Covid-19 dan kepala daerah dengan dasar hukumnya undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarangtinaan kesehatan.

“Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan keputusan Presiden, Penetapan kedaruratan Kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

Baca Juga :  Usai Dilantik, Bupati Ipuk Siap Ngantor Di Desa 2 Kali Dalam Sepekan

“Dengan terbitnya peraturan pemerintah ini, semua kebijakan di daerah harus sesuai peraturan dalam koridor undang-undang dan Peraturan Presiden serta Keputusan Presiden tersebut.

“Kepolisian juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan untuk mencegah meluasnya wabah.

“Gugus tugas akan siap siaga dan Pemerintah Jombang tahun 2020 sudah menyiapkan anggaran diatas 23 milyar untuk mengatasi Covid-19. Kita berharap semoga Covid-19 ini segera berakhir dan saya minta dukungan masyarakat Kabupaten Jombang untuk bisa secara sadar dan aktif membantu pemerintah dalam menghadapi virus Covid-19 ini. langkah ini demi kebaikan kita bersama,” tutup Bupati Jombang.

seco

 20 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of