Lamongan,RPN – pembagian sembako yg dilakukakan oleh pemkab Lamongan menjadi sorotan publik bahkan banyak yang menyayangkan, sebab di sisi lain adanya anjuran dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko widodo serta maklumat KAPOLRI Idham aziz. Yang tidak memperbolehkan masyarakat berkumpul, dalam kegiatan apapun hal ini di karenakan pemerintah indonesia lagi memerangai virus chovid-19 agar tidak tersebar.

Pembagian sembako , yang dimaksudkan untuk membantu warga yang secara ekonomi terdampak Covid-19, justru menimbulkan kekhawatiran.

Sebab, pembagian sembako ini justru rawan penyebaran virus corona. Karena banyak yang dilakukan tanpa mengindahkan protokol atau imbauan pemerintah. Banyak pembagan sembako yang justru menimbulkan kerumunan.

Seperti pembagian sembako di empat titik, kemarin. Yakni antaranya, kawasan perempatan Jalan Suwoko-Kombes Pol M. Duriyat, Pegadaian Lamongan, Pasar Burung dan lapangan Dinas Perikanan Lamongan menuai pro dan kontra masyarakat Lamongan.

Ini bertolak belakang dengan imbauan dan kampanye social distancingdan physical distancing, ratusan warga tanpa memakai masker berkerumun dan berdesakan saat mengambil jatah sembako, padahal sejumlah petinggi pemerintah daerah dan aparat TNI-POLRI juga hadir di situ,bahkan setiap hari selalu diadakan himbauan-himbauan lewat pengeras suara dan berkeliling agar masyarakat mematuhi protokol dalam memutus mata rantai virus chovid-19.


Ketua umum LSM NGO JALAK Amin santoso mengatakan sangat menyayangkan pemerintah kabupaten lamongan, dalam memberi sembako pada masyarakat yang terdampat virus chovid-19, saya tau maksut bupati lamongan itu baik tapi etika yang di lakukan dalam memberi sembako itu kurang baik kenapa tidak di berikan lewat RT atau RW yg dari pemerintahan paling bawah, harusnya pemerintah daerah itu harus tunduk aturan-aturan dari pemerintahan pusat sebab dalam undang-undang sudah jelas pemerintahan tertinggi adalah pemerintah pusat, pemerintah wilayah ( propinsi) baru pemerintah daerah kalau seperti itu caranya dalam bemberi sembako berarti melanggar anjuran presiden, di jakarta aja berkumpul lebih dari 5 orang di bubarkan oleh FORKOPIMDA di Lamongan malah FOKOPIMDA yang mengumpulkan orang, disamping itu pembagian sembako kemarin terkesan dalam kota saja padahal di desa-desa juga berdampak.

Baca Juga :  Kabupaten Samosir Menerima Kunjungan Kerja Komisi D Provinsi Sumatera Utara

Menanggapi mekanisme pembagian tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, Yuhronur Efendi, menjelaskan kegiatan sosial tersebut bertujuan agar lebih merata tanpa melalui proses pendataan khusus.

“Mekanisme itu dilakukan, karena jika dibagikan ke rumah-rumah melalui RT, ada dari mereka tidak kebagian. Sebab, mereka tidak tercatat rumah tangga miskin.

Sedangkan kondisi mereka sekarang sedang butuh, seperti korban PHK, pemilik kantin sekolah, tukang cuci yang biasanya nyuci panggilan. Tapi karena sekarang pada di rumah mereka tidak kerja,” jelas Yuhronur Efendi.

Sambil berjalan, Yuhronur berjanji, segera melakukan evaluasi dan memikirkan bagaimana teknis pembagian sembako yang lebih aman dan tepat sasaran.

Namun masih menunggu waktu, agar tak tumpang tindih dengan penyaluaran bantuan lainnya dari pusat maupun propinsi yang sedang berlangsung.

“Memang nanti diarahkan langsung ke rumah-rumah, tapi nunggu supaya tidak tumpang tindih dengan bantuan pusat maupun propinsi,” Terangnya.

(edy)

 8 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of