LAMPUNG TENGAH, RadarPostNasional.Com- Pada hari Rabu 01/04/2020 sebagian masyarakat khususnya di Kecamatan gunung labuhan tepatnya di rumah TKSK yang bernama Apun Kampung Bengkulu Rejo dan Erwan tenaga pendamping PKH Kecamatan Gunung Labuhan dirumahnya Kampung Bengkulu, telah menerima kucuran bantuan yang berbentuk sembako yakni besar 10 kg, telur 16 btr, kacang hijau 1/2 kg, buah 1/2 kg, dan kentang 1/2 kg dengan tebusan sebesar Rp.200.000′,/ KPM (keluarga penerima manfaat) yang di kucurkan pemerintah pusat melalui program pengganti RASKIN – RASTRA.

Namun hal ini sangat di sayangkan ketika program bansos untuk masyarakat miskin ini di manfaatkan oleh oknum-oknum yang di sinyalir memperkaya diri dan terkesan membodoh-bodohi masyarakat.

Beberapa KPM/penerima yang enggan si sebutkan nama nya menyampaikan keluahan yang mereka terima dengan jumlah uang sebesar Rp.200.000′, pasalnya KPM membandingkan dengan mereka berbelanja di pasar mereka bisa mendapatkan lebih, di bandingkan yang mereka terima saat ini.

“,Ya pak ini yang kami terima pak, beras, telur, kacang, kentang, dan buah, dan struk penggesekan nya pun tidak diberikan kepada kami, saya baru tau kalau uang nya 200ribu”, KPM menjelaskan.

“Sebetulnya kalau bisa milih mending kami ambil duit aja 200 ribu, kami belanja sendiri di pasar dapat nya ya ga cuman itu, dan juga kebutuhan nya kan bisa kami yang atur, kalau ini sebetul nya ya ga sesuai 200 ribu dapatnya itu”, katanya melanjutkan.

Hal ini ternyata sudah sering kali di di sampaikan kepada pemerintah daerah, khusunya Kepala dinas sosial Pardi Namun hal ini tidak ada tanggapan yang serius bahkan Dinas seakan-akan tutup mata tentang apa yang terjadi, begitupun pemerintah daerah melalui sekretaris daerah Saipul belum juga ada tindak lanjut terkait ketidak sesuaian penyaluran bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Way Kanan.

Baca Juga :  Sengketa Lahan Perumahan Puri Wardani bergejolak, Kapolresta Sidoarjo Mediasi dengan Warga

Diharapkan kepada pemerintah pusat melalui kementerian dan Provinsi agar dapat mengkroscek kebenaran dan apabila ada penyimpangan yang di lakukan oleh oknum-oknum pemerintah daerah melalui dinas dan distributor/suplayer yang memanfaatkan program bansos tersebut agar dapat di berikan sangsi yang berlaku.

Reporter: Yopi. Z

 30 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of