Sumenep,RPN– Kuasa Hukum perangkat Desa Aeng Tongtong Ach Supyadi SH,MH Dalam Konferensi pers kepada awak Media menyampaikan bahwa Kliennya(8 Perangkat Desa Aeng Tongtong) diberhentikan sementara Oleh Kades terpilih yang baru sebagai Perangkat Desa karena Dianggap Meresahkan Sekelompok Masyarakat Melalui Surat Peringatan(SP) 1 & 2

Sementara Kliennya tersebut sampai sekarang belum pernah merasa melakukan tindakan yang Melanggar hukum, Dan hal ini dianggap sepihak dan Tidak prosedural, Jelas Supyadi pada Selasa 14/04/2020

“Pemberhentian sementara itu sebelumnya ada surat peringatan 1 dan 2 terhadap perangkatnya sebanyak 8 orang, di dalam surat peringatan tersebut mencantumkan Tuduhan-tuduhan meresahkan sekelompok masyarakat dan dirasa itu berlebihan dan tidak benar.”Jelas Supyadi

“Justru merasakan masyarakat yang tong-tong ini kami pertanyakan yang bagaimana karena perangkat ini tidak pernah merasa melakukan tindak pidana kriminal, ataupun tindakan-tindakan yang melawan hukum.”Tambahnya

Lebih lanjut, Setelah kuasa hukum dari 8 perangkat desa aeng Tong-tong Kecamatan saronggi menelusuri ke pihak Kecamatan bahwa hal tersebut memang benar adanya bahkan di tingkat kecamatan Kepala Desa yang baru tersebut melampirkan surat pernyataan

“Setelah kami telusuri ke Kecamatan saronggi ternyata memang benar adanya,bahkan kepala desa yang bersangkutan juga sudah membuat pernyataan.”Ungkap Supyadi

Lebih lanjut, Kuasa hukum dari perangkat tersebut memilih melangkah Ke Ranah hukum dengan melaporkan Tuduhan-tuduhan dari kepala desa tersebut, karena dirinya berpendapat bahwa di Pengadilan nanti akan dibuktikan, kalau kepala desa tersebut dapat membuktikan Tuduhan-tuduhannya tersebut maka dia terbebas dari jeratan hukum akan tetapi kalau kepala desa tersebut tidak bisa membuktikan maka siap-siap kepala desa tersebut menerima sanksi dari perbuatannya tersebut

“Maka dari itu kami sebagai kuasa hukum dari ke-8 perangkat tersebut kami melangkah ke ranah hukum karena kami menilai hal tersebut tidak mendasar atas tuduhan tuduhan yang disampaikan oleh Kepala Desa tersebut,Di sana nanti kita akan buktikan kalau tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Kepala Desa itu bisa membuktikan maka dia bebas dari jeratan hukum pidana tetapi sebaliknya ketika sudah tidak bisa membuktikan maka siap-siap kepala desa tersebut menjalani hukum pidana, Jelas ini Melanggar pasal 310 dan 311 yang hukumannya adalah 4 tahun.”Tegas Supyadi

Baca Juga :  Terpapar Covid -19, BPBD Sumenep Meminta Warga Jaga Jarak Antisipasi Penularan

Lebih lanjut Supyadi menambahkan bahwa dirinya akan terus mengawal langkah dan komitmen ini sampai ada Putusan dari Pengadilan, Sebagai Jawaban dari orang-orang yang dianggap Semena-mena

“Dan hal ini kami tegaskan, Bahwa langkah dan Komitmen kami ini akan terus lanjut, Sampai ada putusan dari Pengadilan, Sebagai Jawaban buat orang-orang yang kami anggap Semena-mena.” Pertegas Supyadi

Sementara itu, Kades Terpilih Aeng Tongtong saat dihubungi lewat nomer hpnya Tidak di angkat sampai Berita ini di naikkan.

Zain/Dy

 76 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of