Kepala Desa Wates Di Duga Tutup Mata Terhadap Pelanggaran Program PTSL

Batang,RPN – Pelaksanaan Program PTSL sesuai mengacu pada kesepatan yang telah ditetapkan oleh SKB 3 Menteri sebesar 150.000 untuk panitia di perbolehkan. Namun di lapangannya justru berbeda biaya untuk panitia PTSL (sertifikat massal) pembiayaannya menjadi 300.000 tentunya hal ini pelanggaran dan sangat merugikan masyarakat.

Hal ini dikeluhkan warga Wates inisial M yang mengatakan bahwa dirinya membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar 300.000 namun saya belum mendapatkan kwitansi dan tambahan biaya pengukuran 50.000 dan sudah saya bayar lunas,”ucapnya.

Warga inisial K menuturkan bahwa ia sudah membayar lunas pembayaran sertifikat tanah 300.000 ke panitia PTSL (sertifikat masal) dan tambahan seiklasnya ya saya berikan sebesar 100.000 tak berikan kepihak perangkat,”ujarnya.

Wayono Kepala Desa Wates disaat di temui pihak media mengatakan bahwa ia membenarkan adanya biaya sebesar 300.000 untuk pembuatan sertifikat masal yang dibayarkan kepada pihak panitia PTSL,”ucap Wahyono.

Pada saat media menjelaskan bahwa biaya yang diperbolehkan oleh pemerintah pusat sesuai SKB 3 menteri sebesar 150.000 untuk panitia pelaksana, justru Wahyono menyampaikan bahwa dirinya sudah mengetahui hal tersebut melalui media. Namun dirinya menuturkan bahwa adapun biaya sebesar 300.000 sudah sesuai kesepakatan warga,”jelas Wahyono Kepala Desa Wates

Seketika pihak media mengklarifikasi kebenaran adanya informasi dari warga adanya biaya pengukuran, segel hibah maupun waris sebesar 50.000 hingga 100.000, Wahyono menuturkan kalau seandainya di lapangannya adanya tambahan biaya guna pemenuhan pemberkasan, ya silahkan bisa di konfirmasikan ke panitia langsung,”terangnya.

Ketua Panitia PTSL desa Wates H. Sapto mengatakan bahwa dalam program biaya yang di tarik kepada warga sebesar 300.000 dan juga ada kwitansinya. Namun seandainya ada tambahan biaya itu diluar panitia dan bisa menanyakan kepihak perangkat, karena itu diluar wewenang panitia,” terangnya.

Baca Juga :  Di Duga Polisi Melakukan Kekerasan Kepada Masyarakat Di Mall Center Point Medan

Guna melakukan klarifikasi ada dugaan adanya dana tambahan, pihak media melakukan konfirmasi kepada Agus Basuki pihak perangkat desa yang di jumpai di Balaidesa Wates yang ikut membantu dilapangan dalam melakukan kelengkapan pemberkasan untuk syarat pembuatan sertifikat.

Agus Basuki mengatakan bahwa terkait pemenuhan persyaratan sertifikat harus ada keabsahan kepemilikan, misalkan tanah belinya sudah 10 tahun lebih dan segelnya hilang, ya kita buatkan segela baru, dan bagi masyarakat yang memiliki tanah ingin dihibah atau waris dan dipecah juga kita akan lengkapi sebagai persyaratan pemberkasan. Bisa ditanyakan sejauh ini saya demi Allah gak pernah meminta uang ke panitia PTSL,” ujarnya.

Memang ada warga seketika di bantu dalam pemberkasan ada yang memberi 20.000 ada 50.000 dan banyak juga yang tidak memberi, karena kita tidak pernah meminta atau membebankan biaya kepada warga. Di saat pengukuran tanah yang melaksanakan pihak BPN dan panitia sementara perangkat desa hanya menunjukan lokasinya, selanjutnya ya mengukur pihak panitia dan BPN,” tandasnya.

(Eko HP)

 41 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of