SUMENEP, RPN – Kendati ada tanggapan masyarakat dan rekomendasi Bawaslu terkait calon PPK bermasalah, KPUD Sumenep, Madura Jawa timur, tetap saja meloloskan 5 besar calon PPK.

Karena itu, Praktisi Hukum Sumenep Ach, Supyadi akan membawa persoalan itu ke DKPP agar memberhentikan 5 komisioner KPU Sumenep.

Supyadi menilai KPU Sumenep tak profesional dalam merekrut PPK Pilbup Sumenep.

“Apa dasar KPU Sumenep meloloskan Dedy Suradi, eks Ketua PPK Masalembu menjadi 5 besar PPK. Padahal, Dedy itu punya rekam jejak yang buruk,” ucap Praktisi Hukum, Ach, Supyadi, S.H,M,H usai mendatangi kantor KPU Sumenep.

Dikatakan, salah satu.rekam jejak Dedy Suryadi itu, SPJ Keuangan tak disetor. Dan adanya surat suara yang dicoblos duluan pada Pileg Tahun 2019 di TPS 3 Masalima.

“Rekam jejak yang paling fatal Deddi Suryadi adalah tidak hadir waktu persidangan DKPP di KPU Provinsi Jawa Timur. Padahal, Panwascam hadir. Kinerja buruk seperti itu kok masih diloloskan,” tambahnya.

Selain kinerja Deddy Suryadi, Supyadi juga mempertanyakan rekomendasi Bawaslu tentang dua peserta calon PPK Masalembu yang dinilai cacat kinerja.

“Ada tiga calon PPK Masalembu yang direkomendasi Bawaslu tapi tak diindahkan oleh KPU. Kalau masih dibiarkan lolos tiga peserta itu, kami akan sampaikan ke DKPP. Fakta-fakta ketidakprofesional komisioner KPU Sumenep akan menjadi dasar untuk diberhentikan,” sambungnya.

Terpisah, Ketua KPUD Sumenep A. Warits, S.Sos didampingi dua komisioner KPU lainnya dalam audiensi, meminta waktu sampai tanggal 21/02/20 untuk bermusyawarah ke semua komisioner KPU terkait rekam jejak Deddi Suryadi dan dua calon peserta lainnya.

“Setelah itu, kami akan menyampaikan hasil dari tanggapan masyarakat masalembu,” imbuhnya.

(Zain/Dy )

 8 total views,  1 views today

Baca Juga :  Manajemen Amburadul, Koperasi Kocika Mitra Usaha Dikeluhkan Anggotanya

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of