Karawang,RPN – Pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari APBN 2019 kucurkan dana sebesar Rp54,5 miliar ke Disdikpora Karawang untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan jamban, sarana pendidikan olah
raga, serta realisasi penyerapan anggaran hasil pemeriksaan atau rivew Inspektorat
kabupaten Karawang mencapai 94 perse. Demikian dikatakan Kabid Sekolah Dasar Hj Yani melalui Kasi Sapras Disdikpora Cece
Saripudin kepada Media Radar Post Nasional di ruang kerjanya, Kamis (6/2/2020).

Doc : Kasi Sampras Disdikpora Cece Saripudin

Menurut Cece, pembangunan sarana dan pra sarana sekolah dasar di wilayah Karawang sudah selesai dilaksanakan seperti rehab 37 unit, RKB 9, jamban 37 dan sarana PJOK serta
belanja alat kesenian,Seluruhnya mencapai Rp54,5 miliar bersumber dari DAK tahun anggaran 2019,dari anggaran tersebut terealisasi sebesar 94 persen.

Guna melancarkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan juklak dan julnis pihak Disdikpora telah melalulan MoU dan menunjuk CV Kresna sebagai fasilitator yang bekerja untuk pengawasan, perencanaan dan administrasi yang di dalannya termasuk menyelesaikan SPJ.

Dalam aturan pelaksanaan DAK di sisihkan 3 persen untuk fasilitator dan Biaya Umum (BU) pelaksanaan dengan rincian upah fasilitator Rp 800 juta dan BU Rp 72 juta dan sisanya APIP yang diambil dari nilai pagu DAK Rp 54,5 miliar untuk bekerja dari mulai pelaksanaan awal hingga selesai pelaksanaan.

“Perpres no 141 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik dan Permendikbud no 1
tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bangunan Bidang Pendidikan, kami harapkan pekerjaan pembangunan fisik Sekolah dada yang bersumber dari DAK sesuai
dengan spek dan gambar yang disepakati. Bila nanti ada penyelewengan anggaran maupun material akan kami tunda penagihannya. Jumlah sekolah penerima bantuan Dan berjumlah 178 sekolah. Memang untuk Tahun ini diwajibkan ada pendamping/fasilitator. Ada sekitar 18 Orang fasilitator yang di tunjuk Dinas, SK nya langsung diberikan dan ditandatangani oleh kepala dinas.

Baca Juga :  Gubernur Jatim Resmi Lantik Hudiono Sebagai Pj.Bupati Sidoarjo

Cece juga menyebutkan kegiatan DAK harus swakelola tidak boleh diborongkan Pelaksanaan DAK harus Swakelola, kepala Sekolah harus membentuk Panitia Pembangunan Sekokah (P2S), salah jika diborongkan,” tandasnya.

Sementara penelusuran Radar Post Nasional beberapa di wilayah Kabupaten Karawang sejumlah Sekolah Dasar sudah selesai melakukan pembangunan yang bersumber dari DAK. (HP)

 37 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of