SUMENEP, RPN – Dugaan penimbunan dan penyalagunaan BBM Jenis Solar, yang dibeli dari SPBU, Nomor 54,694, PT, Mega Sindo Kalianget yang berkerja sama dengan PT, Bahari Bakti Jaya, berjalan sudah cukup lama beroperasi, pada hari Kamis, 03/10/2019.

Pasalnya, lokasi penimbunan dan penyalagunaan BBM Jenis Solar diwilayah Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur, sampai saat ini, masih dalam proses hukum Polda Jatim.

Kanit Pidter Sumenep IPDA Miftahol Rahman, S.H, Menyampaikan melakukan koordinasi terkait pembuat rekomen dan pengolahan kota, dimana, kami tadi sudah koordiansi dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh PLT UPT Kelautan dan Perikanan Kasubag Umum, yaitu Ahmad Sanhoji.

Dijelaskan oleh Miftahol Rahman SH., Kepala Unit Pidter Satreskrim Polres Sumenep pada media ini, pihaknya telah melakukan crosscheck pada SPBU Nomor 54.694. yang dikelola oleh PT Mega Sindo Kalianget, lokasi yang disebut oleh ‘pelapor’ sebagai tempat penimbunan BBM bersubsidi.

“Namun hasil dari pemeriksaan Tim Unit Pidter Polres Sumenep tidak menemukan adanya bentuk penyimpangan apapun pada SPBU tersebut. PT Mega Sindo Kalianget beroperasi secara legal,” Kata Kanit Pidter.

“Penegak hukum Polres Sumenep melakukan penegakan terhadapa pengelolaan kota, dan pembuatan rekom tersebut,” Sambungnya.

Masih Miftahol Rahman, Menambahkan, sesuai dengan aturan di Perpres Nomor 191 tahun 2014, yang mana, mengatur tentang penyedian tentang pentribusian dan harga Jual eceran bahan bakar minyak,”Sehingga SKBD atau pembuat rekom tersebut, sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada penyalahgunaan dan penyelewengan,” Tegas Kanit Pidter.

Sementara itu, Ahmad Sanhoji, mengatakan bahwa, bebera waktu lalu, ada kawan pelaku usaha kelautan juga, dibidang pengadaan BBM bersubsidi untuk nelayan

Baca Juga :  Tidak ada hak wartawan dan LSM mempertanyakan Penggunaan Anggaran Dana Bos untuk Kepala sekolah SMKN 2 Medan

“Polres Sumenep, memberika informasi bahwa ada pelanggaran yang dilakukan, tetapi tidak gegabah, melalui Satreskrim melakukan investigasi dan mendalami, pengeluaran rekom dari pelabuhan, dan ijin angkutan, yang sudah dilakukan oleh polres Sumenep,”ujar Sanhoji

Ahmad Sanhoji, menjelaskan bahwa kehadiran polres Sumenep, adalah untuk menegaskan, betul apa tidak terkait dari pihak kami mengeluarkan rekom tersebut, “tapi selepas pemberian rekom tersebut, kewenangan hukum lain, karena pemohon rekom itu, berbunyi nelayan dan kami menggunakan Aturan Mentri Kelautan Perikanan Nomor 13 Tahun 2015, tentang pemberian jenis BBM untuk nelayan bidang Perikanan tangkap,” Imbuhnya. (Zain/Dy )

 4 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of