Medan,RPN – 03/02/20 pada pukul 10:00 wib tepatnya di jl. Teuku cik ditiro no 1 madras hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera utara.

Pada saat awak media berkunjung ke sekolah SMAN 1 Medan untuk silahturahmi dan konfirmasi, awak media izin terhadap satpam, pihak satpam pun mengarahkan, ke piket, dan piket mengarahkan ke Humas bapak Sudirman Sormin . Di saat kita ingin bertemu dengan kepala sekolah, ” melalui saya aja” ungkapnya.

Bapak Sudirman sormin sebagai Humas, mengaku mantan wartawan sekaligus mantan Pemred. Pihak media konfirmasi terkait penggunaan anggaran dana bos yang masuk dalam komponen di Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah di TW I yang mencapai 62.989.300 Humas dan bendahara hanya menjelaskan perbaikan plapon teras gedung, pengecetan seluruh ruangan kantor, laboratorium, ruang IT, seluruh lab, perbaikan papan tulis whiteboard, pemeliharaan taman, pemeliharaan taman, pemeliharaan instalansi listrik, perbaikan bola lampu, perbaikan bus sekolah, perbaikan kran taman, membuat papan pengumuman, perbaikan jerjak, perbaikan pintu stainlis.

Di saat awak media mempertanyakan berapa banyak plapon teras gedung dan berapa harga plaponnya pak. humas Sudirman sormin langsung stop memberikan keterangan. “Anda tidak punya hak, mempertanyakan itu, yang berhak mempertanyakan itu hanya Inspektorat dan BPK” ungkap Pak sudirman sormin.

Dugaan adanya korupsi terkait penjelasan simpang siur terkait penjelasan dari humas dan bendahara sekolah sebagai berikut:
-Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah selama 1 tahun mencapai 228.705.000
-kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler selama 1 tahun mencapai 355.467.500.

Seharusnya kepala sekolah tidak memberikan kepada humas hak penuh untuk melayani wartawan, di karenakan, yang bertanggung jawab besar adalah kepala sekolah, mengetahui bendahara dan TU. Di karenakan pihak sekolah tidak berani menerangkan apa aja yang di laksanakan dan berapa bahan yang di laksanakan, agar di cocokkan dengan anggaran dana negara yang masuk dan menunjukkan bukti dokumentasi, maka kepala sekolah masuk di pasal 14, keterbukaan informasi publik, tanpa adanya informasi publik, maka pihak terkait akan berleluasa melakukan korupsi, maka akan masuk di pasal 40 tindak pidana korupsi.

Baca Juga :  Polsek Banjit Amankan dua orang diduga Pelaku Curat

Red j.tampubolon

 23 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of