SAMOSIR,RPN – Pengadilan Negeri Balige menggelar sidang Perkara Penebangan Kayu yang ke 5 kalinya dengan nomor: 257/Pid.B/LH/2019/PN Blg, terhadap saudara terdakswa Tunggul Sitanggang alias Parman Sitanggang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.(6/2/2020).

Saksi-saksi yang dihadirkan hari Kamis, 6 Februari 2020 yaitu seorang anggota Polri dari Polres Samosir ; Barimbing, seorang tim survey di lapangan ; Manik dan Kepala Desa Marlumba ; Mula Timbul Napitu. Dengan Hakim ; Paul Marpaung , SH., MH, Azhari P Ginting SH, Hans Prayugotama SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU); Daniel Simamora dan saudara terdakswa Tunggul Sitanggang alias Parman Sitanggang didampingi Pendamping Hukum (PH) ; Deliana br. Simanjuntak.

Terdakwa Tunggul Sitanggang alias Parman Sitanggang di kenakan Pasal 19 huruf a jo. Pasal 94 Ayat (1) huruf a UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam hal ini Terdakwa merasa banyak kejanggalan dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

“Keterangan saksi-saksi simpang-siur dan tidak sesuai fakta dan bukti-bukti yang ada”, kata Tunggul, sambil menunjukkan beberapa bukti-bukti yang dia miliki.

Keterangan Kepala Desa yang sepertinya tidak faham letak lokasi perkara dan batas-batas lokasi tersebut saat di tanyakan D br. Simanjuntak mengenai surat kutiban dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja apakah terkena Kawasan Hutan Provinsi (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.579/Menhut-II/2014) menimbulkan ke janggalan.

“Apakah surat kutipan dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja dengan nama kampung Si Mardampian itu masuk dalam kawasan gutan lindung ?”, Tanya Delianan kepada saksi yaitu Kepala Desa Marlumba.

“Tidak, tetapi sebagian iya, masuk kawasan Kehutanan”. Jawab Kades Marlumba, Mula Timbul Napitu.

Dan pada saat di lontarkan pertanyaan oleh Hakim kepada Timbul Napitu mengenai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.579/Menhut-II/2014, apa pernah membacanya dan faham isi surat keputusan itu, Timbul menyatakan pernah membacanya dan faham.

Baca Juga :  Proyek Siluman di Kerjakan Tidak Sesuai spek, DAK SMKN 1 Negeri Agung di Korupsi

Hakim Ketua Paul Marpaung , SH., MH mempertanyakan, “ Bagaimana terbitnya Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) dengan Nomor 145.334/SKHM/DML/XI/2018, Atas nama Punguan Situmorang, yang menyatakan memiliki tanah 200.000 m² yang terletak di Simardampian Dusun III, Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo. Samosir ?”.

“Adanya Surat Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja dan hibah tanah Sidabutar kepada Punguan Situmorang,” Jawab Timbul Napitu.

Kepala Desa Marlumba diduga kuat mempermainkan data yang sebenarnya, dengan hanya surat kutiban no. 1307 dan no. 1308 dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja, Nama Kampoeng : Si Mardopian dengan Nama Toenggane ni Hoeta : A. Torapian Sidabutar. Sidang akan dilanjutkan pada minggu depannya dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi. (JanS)

 80 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of