Sumenep,RPN-Polemik permasalahan tambang liar yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur mendapat Respon positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, melalui Bagian Energi Sumber Daya Alam (ESDA) Lakukan kegiatan Rapat kordinasi (Rakor) tata kelola Pertambangan, yang dilaksanakan di ruang rapat Graha Aria Wiraraja kantor Bupati Sumenep,pada Rabu (5/2/2020).

Hadir dalam Kegiatan tersebut,Kepala Bagian Energi Sumber Daya Alam (ESDA) Pemkab Sumenep yaitu Muhammad Sahlan, Dari Energi sumber Daya Alam dan mineral(ESDM) Pemprov Jatim, Satpol PP Jatim, Polres Sumenep, Sejumlah camat, Beberapa Kepala desa dan pengusaha penambang yang ada di Kabupaten Sumenep.

Salah satu yang menjadi sasaran dari kegiatan ini yaitu Para Penambang Memahami dan Tata kelola Pertambangan dan Regulasi cara Mengurus Idzin.

Dalam sambutannya, Kepala Bagian ESDA Pemkab Sumenep Muhammad Sahlan, Menyampaikan,”Kami kumpulkan pengusaha tambang dan sejumlah pihak terkait untuk membahas tata kelola pertambangan, agar mereka paham bagaimana regulasi dan cara mengurus izin,” terangnya.

Selanjutnya, Pemkab Kabupaten Sumenep menginginkan Supaya pengusaha tambang mengurus Izin ke Pusat Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur, agar dalam menjalankan usahanya para pengusaha tidak dibayang-bayangi kekhawatiran dan rasa takut karena tidak memiliki Izin atau Ilegal.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Pemkab Sumenep juga akan melaksanakan Sosialisasi di setiap Kecamatan, Terutama kecamatan-kecamatan yang di daerahnya ada tambang.

“Setelah itu, penambang akan dibawa studi banding ke bekas tambang yang ada di daerah lain yang sudah berbentuk menjadi tempat wisata, termasuk menjadi perumahan. Tujuannya Itu mengembalikan fungsi lahan agar produktif lagi pasca tambang. Mereka harus tahu, sebab kalau bekas tambang tidak dikembalikan bahaya, contohnya bisa banjir,” ungkap Sahlan.

Baca Juga :  Tanda Tangani Kerja sama Polri-BKPM, Kabaharkam: Bukti Komitmen Polri Jamin Keamanan Berinvestasi

Permasalahan lamanya perizinan bukan terletak kepada lamanya pengurusan izin, Tetapi ada pada pihak yang mengajukan izin. dan sebagai solusi Pemkab Sumenep akan membuka akses ke Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur.

“Kami akan membuka akses perizinan di Jawa timur. Kami sudah hubungi P2T, sudah siap selama mengikuti kaidah aturan. Proses izin itu tidak akan lama selama dokumen pengurusan izin dilengkapi,” ungkap Sahlan.

Sementara itu,Yoyok Suroyo, Kasi Penyiapan Wilayah Pertambangan ESDM Provinsi Jawa Timur yang hadir dalam rapat koordinasi menegaskan bahwa pengurusan izin tambang tidak sulit. Hanya saja petambang yang ada di Sumenep,belum terbiasa saja. Sebab di kabupaten lain, seperti Sampang dan Bangkalan sudah bisa mengurus izin hingga usahanya saat ini legal dan tidak lagi dilanda rasa was-was dan Kekhawatiran.

“Dalam pengurusan perizinan tidak ada yang sulit melainkan karena belum terbiasa mengurus, contohnya seperti daerah Kabupaten Sampang dan Bangkalan yang saat ini ini sudah banyak yang legal karena isinya sudah lengkap. tapi tidak menutup kemungkinan juga, karena sejak perizinan dilimpahkan ke Provinsi Jawa Timur ada sekitar 3 tambang yang mengajukan izin kami kembalikan karena tidak memenuhi syarat”Ungkap Yoyok Suroyo.

Dia menambahkan,”Salah satu faktor yang menyebabkan pengajuan izin ditolak karena tidak sesuai dengan Perda RTRW yang mengunci jenis komuditas tambang. Contoh begini, di dalam RTRW menyebutkan pasir kuarsa padahal di wilayah itu yang ada komuditas batu kamping sehingga tidak bisa. Jadi Solusinya RTRW harus direvisi agar tidak ngunci,” tambah Yoyok. (Zain/Dy)

 27 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of