Karawang,RPN – Dinas Perikanan Kab. Karawang di akhir penghujung TA 2019 tinggal hitung hari,realisasi pencapaian target penerimaan PAD Tahun 2019 ada kenaikan dari Tahun 2018 yaitu Rp 250 juta menjadi Rp 568 juta serta Penyerapan Anggaran optimis mencapai 100 %.

Doc:sekretaris Dinas perikana H.A.Bukhori.MM.

Demikian dikatakan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Karawang H.A.Bukhori.MM diruang kerjanya Minggu lalu pencapaian itu bisa berhasil karena produksi ikan sangat membanggakan,terutama ikan dilaut Karawang masih banyak ikan.Kendala yang di hadapi oleh Nelayan di sebabkan adanya pendangkalan diberbagai lokasi pesisi laut Karawang,kejadian ini harus cepat di tanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas PUPR(Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)sesegera melakukan pengerukan.

Lanjut Bukhori untuk pera nelayan sangat tidak memadai prasarana alat tangkap ikan dan kapal nelayan,dibandingkan dengan kabupaten yang lain, seperti Kabupaten Indramayu nelayan sedikit tapi alat tangkap dan kapalnya banyak dan besar karena produksi ikan bisa mencapai 1 milyar per satu kapal,pungkasnya.

Disinggung mengenai TPI (Tempat Pelelangan Ikan) mengatakan TPI di Kabupaten diKarawang sangat tidak
memadai tidak sesuai SOP bahwa luasnya lebih kurang 2,5 HA dan bisa cukup fasilitas serta sandaran kapal berharap realita ini harus cepat di sikapi Pemerintah bersama sama membatu Nelayan, demikian juga dengan pihak swasta untuk membangun perikanan dan sumber daya manusia.

Untuk Kendala yang dihadapai,Bukhorii mejelaskan dalam pencapaian sasaran Untuk Bidang Perikanan Budidaya, terdapat permasalahan antara lain : berkurangnya potensi lahan budidaya, tingkat pencemaran yang tinggi, kurangnya sarana prasaran budidaya, kualitas benih yang kurang berkualitas.Untuk Bidang Perikanan Tangkap, terdapat beberapa permasalahan, antara lain : banyaknya nelayan yang menjual hasil tangkapannya langsung ke bakul, adanya pelarangan jenis alat tangkap tertentu, pendangkalan muara sungai akibat tingginya sedimentasi, kurangnya sarana prasarana penangkapan ikan,.Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan, terdapat beberapa permasalahan, antara lain : masih tergantung cuaca, masih rendahnya penggunaan geoisolator, lahan tambak garam belum semuanya terintegrasi.

Baca Juga :  Saatnya Pemuda Bersatu Untuk Membangun Sumenep Bersama Hairul Anwar

Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyulitkan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan), maupun Pemerintah Provinsi. (HP)

 5 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of