KARAWANG,RPN – Seperti yang kita ketahui, dengan sistem anggaran saat ini, seluruh pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal diwajibkan sudah diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

Permasalahan yang paling sering terjadi adalah belum selesainya pekerjaan ketika masa pelaksanaan pekerjaan telah berakhir. Sebelum mencari solusinya, harus di cermati dahulu perbedaan antara Masa Kontrak dengan Masa Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).

Dalam Tahun Anggaran 2019,Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) mengalokasikan anggaran Pembangunan Fasilitasi Umum dan Ruang Publik Rehabilitasi Aula Husni Hamid dengan nilai Kontrak sebesar Rp 1.449.985.000 dan Pihak persamaannya dari CV Wira Karya Putra dengan nomor kontrak :056.4/003/21.205/01.8/16/PUPR/2019.serta waktu pelaksanaanya mulai 3 Oktober s/d 16 Desember 2019.

Gedung Aula Husni Hamid merupakan aula satu satunya yang berada di lokasi Pemda, sehari harinya dipakai pertemuan baik dari dalam pemerintahan maupun dari luar pemerintahan.

Ironisnya Gedung Ini persis di samping Kantor Bupati Karawang,Wakil Bupati Karawang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang. Ketika awak media menemui Dodo yang pemborong dari CV Wira Karya Putra, ketika ditanya masalah waktu pelaksanaan tidak selesai sesuai kontrak,Dodo menjelaskan ” keterlambatan terjadi akibat ada penambahan volume pekerjaan diluar perencanaan dan saya siap menerima apapun sanksinya,” tegasnya tanpa menyebutkan item penambahan sesuai berita acara.

Sebelum berita ini dipublikasikan PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) proyek tersebut tidak berada di kantornya sebagai pejabat secara langsung berkompeten dalam proyek ini bersama KPA, PA, PPTK, berlanjut. (hp)

 21 total views,  1 views today

Baca Juga :  Walikota Surakarta dan Dandim Solo Laksanakan Penjemputan dan Pemulangan Masyarkat yang Selesai Karantina

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of