SURABAYA,RPN – Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Bidang KPP bulan kemarin menerima tamu tak diundang, para petani garam telah berunjuk rasa di depan kantor gubernur Jatim, mereka meminta agar harga garam segera ditingkatkan, mengingat adanya dugaan garam import yang masuk ke Indonesia harganya sangat murah, sehingga para petani garam merasakan keberatan dengan harga tersebut, sehingga para petani garam  merasa kalah tersaingi dengan harga yang ada dipasaran.

Ir.Slamet Budiyono selaku Kabid KPP Dinas Kelautan dan Perikanan Provini Jatim, saat dimintai keterangan oleh wartawan koran ini membenarkan, bahwa dirinya saat itu sudah digoyang para petani garam yang ada di wilayah Jawa Timur,” Aspirasi mereka sudah saya sampaikan kepada pusat,nanti selanjutnya biar pusat yang menentukan sikap,“ tegas Beliau.

Pemerintah menetapkan kuota impor garam untuk kebutuhan industri sebanyak 3,7 juta ton pada 2018 dari sebelumnya 2,37 juta ton. Namun dari jumlah tersebut, Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) menyatakan belum ada garam impor yang masuk. Ketua AIPGI, Tony Tanduk mengatakan, ‎masing-masing industri memang telah mengajukan izin impor garam sesuai kebutuhannya, namun agar garam tersebut sampai ke Indonesia membutuhkan waktu paling tidak satu bulan lamanya.

Tony menjelaskan, masuknya garam impor ini tergantung dari proses pengiriman dari negara asal ke Indonesia. Dia memperkirakan sebentar lagi garam tersebut sudah mulai masuk.‎ “Kan pakai kapal, belum lagi kapalnya ada atau tidak, kemudian kapalnya jalan ke sini, kemudian tergantung cuaca. Belum ada (yang masuk). Dua minggu lagi baru masuk,” ujar dia.

Dia menyatakan, saat ini stok garam di industri memang semakin menipis. Namun menurut dia, hal tersebut belum mengganggu proses produksi. “Posisi memang sudah tipis, tapi saya tidak tahu persis tipisnya itu seberapa banyak. (Produksi tetap jalan?) Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi kerja sama antara industri dengan para petani garam lokal untuk menyerap garam dalam negeri. Kerja sama tersebut tertuang dalam‎ penandatanganan Nota Kesepahaman Penyerapan Garam Oleh Industri.

Baca Juga :  11 Pengunjung Diperiksa Rapid Test, Kapolres Dan Dandim Tuban Pimpin Operasi Penggunaan Masker

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin,  Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan,‎ penyerapan garam produk dalam negeri ini merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

“Ini dalam rangka menjamin perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, sekaligus menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri,” ujar dia di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis 5 April 2018.

“Perlu dilakukan pengendalian impor yang salah satunya adalah komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong Industri,” tambah dia. Dia menjelaskan, rencana penyerapan garam hasil produksi dalam negeri oleh industri pada tahun ini sebesar 1.430.000 ton. Hal ini terbagi atas beberapa daerah antara lain,‎ Jawa Barat yang terdiri atas Cirebon, Indramayu dan Karawang. Jawa Tengah yang terdiri atas Demak, Jepara, Rembang dan Pati.

Kemudian, Jawa Timur yang terdiri atas Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan dan Surabaya. Sulawesi Selatan yang terdiri atas Takalar dan Jeneponto. Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas Bima dan Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas Nagekeo dan Kupang.

“Pada hari ini akan dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Penyerapan Garam oleh Industri yang akan dilakukan oleh 10 industri pengolah garam dengan 100 petani garam,” kata dia. Ia menambahkan, penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi bentuk konkret kerja sama antara industri dengan petani garam dalam hal penyerapan garam produksi dalam negeri.

Sigit menuturkan, kerjasama antara industri dengan petani garam tidak hanya sampai pada penyerapan garam produksi dalam negeri saja, tetapi juga industri pengolah garam melalui Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) berkomitmen membantu petani garam dalam hal peningkatan kualitas garam produksi dalam negeri.

Baca Juga :  Pendidikan Literasi Mampu Memutus Rantai Kemiskinan

“Dalam hal menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri khususnya garam untuk bahan baku dan bahan penolong industri, Pemerintah juga telah menerbitkan izin impor garam industri pada tahun 2018 sebesar 3.016.185,27 ton,” kata dia. (IW)

 6 total views,  1 views today

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of